imammaulid488

Wakil Tuhan di dunia Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab حكم yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Dasar hukum UUD 1945  Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa  hakim  dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bebas dari intervensi siapapun. Undang Undang no 48 tahun 2009 perubahan undang undang no 4 tahun 2004

Sandang, Pangan, Papan Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah pakaian untuk menutupi bagian tubuh manusia baik perempuan maupun laki-laki, tanpa pakaian manusia tidak ada bedanya dengan binatang maka dari itu manusia di beri anugrah oleh pancipta mahluk paling sempurna dari mahluk lain. Kebutuhan manusia yang mendasar kedua adalah pangan, manusia butuh makanan untuk kelangsungan hidupnya untuk mencukupi apa apa yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup, berbeda hidup dahulu dengan sekarang dahulu. Dalam undang undang dasar Berikut Pasal-Pasal tentang Hak Asasi Manusia  1945 1. Pasal 28 A Mengatur Tentang Hak Hidup Pasal ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya. 2. Pasal 28 B Mengatur Tentang Hak Berkeluarga Pasal 28 A ayat 1 setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28 A ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta be

  Menurut Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.  Ini merupakan dasar aturan pencalonan capres dan cawapres yang disebut sebagai   presidential threshold   atau ambang batas pencalonan capres dan cawapres. Ditinjau dari pengertian tersebut, partai politik dituntut untuk saling berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 karena tidak ada partai politik di pemilu legislatif tahun 2014 yang mendapatkan kursi lebih dari atau sama dengan 20% dari keseluruhan kursi DPR. bahwa  presidential threshold  akan berdampak pada penyederhanaan jumlah partai di parlemen disebabkan partai-partai yang tidak lolos ambang batas akan tersingkir dan kemudian kekuatan politik terakum

ABSTRAKSI Nama                            :           Imam Maulid Nim                              :           08400016 Judul                            :           Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Pembimbing I               :            Catur Wido Haruni, SH.,M.Si., M.Hum. Pembimbing II             :           DR. Sulardi, SH., M.Si., M.Hum. Kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang diatur dalam pasal 24B Ayat (1) UUD Negara R epublik I ndonesia 1945. Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial, jaminan terhadap sistem peradilan di Indonesia dapat diwujudkan melalui hakim yang senantiasa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim. Penelitian ini mengambil rumusan masalah : Bagaimana ketentuan yuridis wewenan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landas