Hubungan undang undang transaksi elektronik dengan hukum internasional

-
 Undang undang ite sangat luas bukan lagi mencakup derah teritorial, tetapi sangat luas jangkauannya bukan lagi di wilayah teritorial di negara indonesia saja bisa saja subyek dan obyeknya di luar wilayah negara indonesia. Ketika terjadi suatu peristiwa hukum yang dimana subyek maupun obyek hukum melibatkan negara lain.  Jalan yang dipakai adalah perjanjian kedua belah pihak negara yang berkepentingan kerjasama dalam hal penegakan hukum misalkan contoh si a adalah penghasut dalam hal pasal tentang ujaran kebencian dan itu membuat resah dan perpecahan sedangkan si a ini berada di negara lain. Maka si a ini melalui kerjasama internasional lintas negara si a dapat diadili sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara indonesia.
Posting Komentar

presidential threshold

-
 Menurut Pasal 222 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. 
Ini merupakan dasar aturan pencalonan capres dan cawapres yang disebut sebagai presidential threshold atau ambang batas pencalonan capres dan cawapres.
Ditinjau dari pengertian tersebut, partai politik dituntut untuk saling berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 karena tidak ada partai politik di pemilu legislatif tahun 2014 yang mendapatkan kursi lebih dari atau sama dengan 20% dari keseluruhan kursi DPR. bahwa presidential threshold akan berdampak pada penyederhanaan jumlah partai di parlemen disebabkan partai-partai yang tidak lolos ambang batas akan tersingkir dan kemudian kekuatan politik terakumulasi hanya di beberapa partai.
Kelemahan
1 Peluang terpilihnya pemimpin partai kecil semakin kecil
2 Pilihan pemimpin sedikit
3 Sulit menemukan pemimpin yang diharapkan
4 Terbatasnya putra putri terbaik pemimpin bangsa untuk menuju demokrasi yang lebih baik.

Kelebihan
1 Tidak perlu membuang anggaran untuk kepentingan kampanye
2 Minimnya perselisihan
3 Mengurangi kecurangan


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ASAS ASAS HUKUM TATA NEGARA

-
A. Pengertian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : - Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. - Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. - Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya ada...
Baca selengkapnya

Undang Undang Kekuasaan Kehakiman

-
Wakil Tuhan di dunia Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab حكم yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Dasar hukum UUD 1945  Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa  hakim  dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bebas dari intervensi siapapun. Undang Undang no 48 tahun 2009 perubahan undang undang no 4 tahun 2004
Baca selengkapnya

Tugas Akhir

-
ABSTRAKSI Nama                            :           Imam Maulid Nim                              :           08400016 Judul                            :           Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Pembimbing I               :            Catur ...
Baca selengkapnya