Hubungan undang undang transaksi elektronik dengan hukum internasional

-
 Undang undang ite sangat luas bukan lagi mencakup derah teritorial, tetapi sangat luas jangkauannya bukan lagi di wilayah teritorial di negara indonesia saja bisa saja subyek dan obyeknya di luar wilayah negara indonesia. Ketika terjadi suatu peristiwa hukum yang dimana subyek maupun obyek hukum melibatkan negara lain.  Jalan yang dipakai adalah perjanjian kedua belah pihak negara yang berkepentingan kerjasama dalam hal penegakan hukum misalkan contoh si a adalah penghasut dalam hal pasal tentang ujaran kebencian dan itu membuat resah dan perpecahan sedangkan si a ini berada di negara lain. Maka si a ini melalui kerjasama internasional lintas negara si a dapat diadili sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara indonesia.
Posting Komentar

Tugas Akhir

-


ABSTRAKSI

Nama                           :           Imam Maulid
Nim                             :           08400016
Judul                           :           Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih
Pembimbing I              :           Catur Wido Haruni, SH.,M.Si., M.Hum.
Pembimbing II            :           DR. Sulardi, SH., M.Si., M.Hum.

Kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang diatur dalam pasal 24B Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial, jaminan terhadap sistem peradilan di Indonesia dapat diwujudkan melalui hakim yang senantiasa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim. Penelitian ini mengambil rumusan masalah : Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial. Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif, Sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, yang terkait dengan obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan teknik pengumpulan datanya berupa Dokumentasi, Studi Pustaka dan Internet. Berdasarkan penelitian, kewenangan Komisi Yudisial yang terdapat Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial kewenangannya sangat terbatas, Pasal yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim perlu adanya perubahan, khususnya Pasal 13, Pasal 20 ayat (1) huruf a,  Pasal 20 ayat (1) huruf b,   Pasal 20 ayat (1) huruf c,   Pasal 20 ayat (1) huruf d, Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, sehingga kedepannya jaminan terwujudnya sistem peradilan yang baik dalam hal ini (Check and balance) antar lembaga dapat terwujudkan.

Kata kunci : wewenang, pengawasan, komisi yudisial

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ASAS ASAS HUKUM TATA NEGARA

-
A. Pengertian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : - Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. - Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. - Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya ada...
Baca selengkapnya

Undang Undang Kekuasaan Kehakiman

-
Wakil Tuhan di dunia Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab حكم yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Dasar hukum UUD 1945  Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa  hakim  dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bebas dari intervensi siapapun. Undang Undang no 48 tahun 2009 perubahan undang undang no 4 tahun 2004
Baca selengkapnya