Hubungan undang undang transaksi elektronik dengan hukum internasional

-

 Undang undang ite sangat luas bukan lagi mencakup derah teritorial, tetapi sangat luas jangkauannya bukan lagi di wilayah teritorial di negara indonesia saja bisa saja subyek dan obyeknya di luar wilayah negara indonesia.

Ketika terjadi suatu peristiwa hukum yang dimana subyek maupun obyek hukum melibatkan negara lain. 

Jalan yang dipakai adalah perjanjian kedua belah pihak negara yang berkepentingan kerjasama dalam hal penegakan hukum misalkan contoh si a adalah penghasut dalam hal pasal tentang ujaran kebencian dan itu membuat resah dan perpecahan sedangkan si a ini berada di negara lain.

Maka si a ini melalui kerjasama internasional lintas negara si a dapat diadili sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ASAS ASAS HUKUM TATA NEGARA

-
A. Pengertian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : - Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. - Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. - Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya ada
Baca selengkapnya

Tugas Akhir

-
ABSTRAKSI Nama                            :           Imam Maulid Nim                              :           08400016 Judul                            :           Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Pembimbing I               :            Catur Wido Haruni, SH.,M.Si., M.Hum. Pembimbing II             :           DR. Sulardi, SH., M.Si., M.Hum. Kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang diatur dalam pasal 24B Ayat (1) UUD Negara R epublik I ndonesia 1945. Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial, jaminan terhadap sistem peradilan di Indonesia dapat diwujudkan melalui hakim yang senantiasa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim. Penelitian ini mengambil rumusan masalah : Bagaimana ketentuan yuridis wewenan
Baca selengkapnya

TEORI KEKUASAAN

-
1.Menurut Gibson Kekuasaan adalah Kemampuan seseorang untuk memperoleh seuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. 2.Menurut Max Weber Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-   kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tinakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. 3.Menurut Lewin Kekuasaan adalah kemampuan potensial dari seseorang/kelompok orang untuk mempengaruhi yang lain dalam sistem yang ada. Ada dua konsepsi berbeda tentang kekuasaan yang dianut dalam bahasa awam 1)Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain. 2)Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Kita sering mengatakan bahwa seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain,yang berarti bahwa orang pertama dapat membuat orang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang pertama,dan orang kedua bertindak menurut apa yan
Baca selengkapnya