UU cipta kerja

-

Sandang, Pangan, Papan Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah pakaian untuk menutupi bagian tubuh manusia baik perempuan maupun laki-laki, tanpa pakaian manusia tidak ada bedanya dengan binatang maka dari itu manusia di beri anugrah oleh pancipta mahluk paling sempurna dari mahluk lain.
Kebutuhan manusia yang mendasar kedua adalah pangan, manusia butuh makanan untuk kelangsungan hidupnya untuk mencukupi apa apa yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup, berbeda hidup dahulu dengan sekarang dahulu.
Dalam undang undang dasar 1945

1. Pasal 28 A Mengatur Tentang Hak Hidup

Pasal ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya.

2. Pasal 28 B Mengatur Tentang Hak Berkeluarga

Pasal 28 A ayat 1 setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28 A ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pemberian berasal dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pasal 28 C Mengatur Tentang Hak Memperoleh Pendidikan

Pasal 28 C ayat 1 berisi tentang mengembangkan diri lewat pemenuhan keperluan dasar, berhak mendapat pendidikan, dan mendapatkan fungsi berasal dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni dan budaya, demi menambah mutu hidup dan kesejahteraan.

Untuk pasal 28 C ayat 2 berisi tentang memajukan diri individu untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

4. Pasal 28 D Mengatur Tentang Kebebasan Beragama

Pasal 28 D ayat 1 berisi tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil di hadapan hukum. Sedangkan pasal 28 D ayat 2 berhak atas kebebasan bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam jalinan kerja.

Pasal 28 D ayat 3 berisi setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang serupa dalam pemerintahan.  Untuk ayat 4 berisi tentang setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

5. Pasal 28 E Mengatur Tentang Kebebasan Beragama

Pasal 28 E ayat 1 setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama , memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan,  tempat tinggal, dan pergi dari negaranya lalu kembali

Saat ini para buruh indonesia lagi memperjuangkan keadilannya, yang kembali di ubah ubah oleh pemangku kebijakan melalui perubahan Undang Undang no13 tahun 2003.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ASAS ASAS HUKUM TATA NEGARA

-
A. Pengertian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : - Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. - Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. - Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya ada
Baca selengkapnya

Tugas Akhir

-
ABSTRAKSI Nama                            :           Imam Maulid Nim                              :           08400016 Judul                            :           Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Pembimbing I               :            Catur Wido Haruni, SH.,M.Si., M.Hum. Pembimbing II             :           DR. Sulardi, SH., M.Si., M.Hum. Kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang diatur dalam pasal 24B Ayat (1) UUD Negara R epublik I ndonesia 1945. Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial, jaminan terhadap sistem peradilan di Indonesia dapat diwujudkan melalui hakim yang senantiasa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim. Penelitian ini mengambil rumusan masalah : Bagaimana ketentuan yuridis wewenan
Baca selengkapnya

TEORI KEKUASAAN

-
1.Menurut Gibson Kekuasaan adalah Kemampuan seseorang untuk memperoleh seuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. 2.Menurut Max Weber Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-   kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tinakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. 3.Menurut Lewin Kekuasaan adalah kemampuan potensial dari seseorang/kelompok orang untuk mempengaruhi yang lain dalam sistem yang ada. Ada dua konsepsi berbeda tentang kekuasaan yang dianut dalam bahasa awam 1)Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain. 2)Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Kita sering mengatakan bahwa seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain,yang berarti bahwa orang pertama dapat membuat orang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang pertama,dan orang kedua bertindak menurut apa yan
Baca selengkapnya